Pembubaran badan hukum perseroan secara tertib yuridis dan aman dari sanksi administratif perpajakan. Pendampingan RUPS likuidasi, pengumuman surat kabar nasional, audit penyelesaian kewajiban fiskal, hingga penghapusan NPWP dan status badan hukum di Kemenkumham RI.
Membiarkan PT "mati suri" tanpa pembubaran resmi berisiko terkena denda pajak bulanan/tahunan yang terus berjalan, serta potensi blacklist direksi oleh Kemenkeu/Perbankan.
Penyusunan RUPS Pembubaran, Penunjukan Likuidator, dan Akta Notaris Pembubaran sesuai aturan UU PT.
Konsultasi →Pemasangan iklan pengumuman pembubaran di Surat Kabar Nasional dan Berita Negara (BNRI) sesuai hukum.
Konsultasi →Penghapusan NPWP Badan di Kantor Pajak (Pemeriksaan Pajak/Tax Clearance) dan pencabutan NIB di OSS RBA.
Konsultasi →Pemegang saham setuju bubar & menunjuk Likuidator.
Pengumuman di Koran & Berita Negara untuk kreditur.
Pemberesan aset & kewajiban pajak (Pencabutan NPWP).
SK Menkumham terbit, status badan hukum PT berakhir.
Proses penutupan memerlukan kelengkapan dokumen legalitas asli perusahaan.
Syarat mutlak penutupan PT adalah Tidak Ada Hutang Pajak. Kantor Pajak akan melakukan pemeriksaan (audited) sebelum menerbitkan surat pencabutan NPWP. Pastikan semua SPT sudah lapor.
Konsultasi Masalah Pajak PTProses legal (Akta & SK Pembubaran) memakan waktu sekitar 30-60 hari karena ada masa tunggu pengumuman koran. Namun, proses pencabutan NPWP di kantor pajak bisa memakan waktu 6-12 bulan tergantung hasil pemeriksaan pajak.
Bisa. Prosesnya lebih sederhana daripada PT Umum. Cukup pernyataan pembubaran, pemberesan aset, dan pencabutan NPWP serta NIB.
Biasanya Direktur Utama ditunjuk sebagai Likuidator dalam RUPS. Namun, pemegang saham juga bisa menunjuk pihak luar atau konsultan hukum sebagai likuidator profesional.
Memberikan ulasan bintang 5
Hindari masalah di kemudian hari dengan proses likuidasi yang benar.
Temukan wawasan dan panduan terbaru seputar layanan ini untuk membantu bisnis Anda.

Industri peternakan ayam—baik ayam ras pedaging (broiler) maupun ayam ras petelur (layer)—merupakan tulang punggung ketahanan protein hewani nasional dengan per...

Peredaran alat kesehatan di Indonesia berada di bawah pengawasan ketat pemerintah guna menjamin keselamatan pasien, keakuratan diagnosa medis, dan mutu instrume...

Industri logistik dan rantai pasok nasional bergerak sangat dinamis. Ekspansi perdagangan elektronik antarpulau serta arus ekspor-impor yang kian intensif menem...
Hindari risiko sengketa permodalan, klausul akta cacat formil, atau kesalahan klasifikasi risiko izin OSS. Kami mendampingi setiap tahapan secara tepat prosedur hukum.
