Layanan Pelaporan RUPS ke AHU
Perubahan susunan direksi, komisaris, pemegang saham, atau anggaran dasar perusahaan Anda wajib tercatat di sistem AHU Kemenkumham. Jangan tunda — denda dan risiko hukum mengintai.
3–7 Hari
Proses Kerja
100%
Legal & Resmi
Gratis
Konsultasi Awal
Sudah RUPS, Tapi Belum Lapor ke AHU?
Menunda pelaporan bukan sekadar urusan administrasi. Ini menyangkut keabsahan operasional perusahaan Anda.
Perubahan Direksi Tidak Diakui Secara Hukum
Penggantian Direktur atau Komisaris yang belum dilaporkan ke AHU dianggap tidak sah di mata hukum. Kontrak dan tandatangan pun bisa dipertanyakan.
Rekening & Akses Perbankan Diblokir
Bank meminta bukti perubahan pengurus terbaru dari AHU. Tanpa itu? Transaksi perusahaan Anda bisa terhambat sewaktu-waktu.
Kena Denda Administrasi
Pelaporan RUPS yang terlambat dikenai sanksi administratif. Makin lama ditunda, makin besar biayanya.
Proyek & Tender Gagal
Mitra dan klien korporat mensyaratkan data perusahaan yang valid dan update. Data AHU yang tidak sesuai bisa gugurkan kesempatan bisnis Anda.
Bukan Sekadar Anjuran — Ini Kewajiban Hukum
Ada tiga lapisan regulasi yang mewajibkan pelaporan hasil RUPS ke sistem AHU. Ketidakpatuhan bukan lagi soal administrasi semata — tapi soal kelangsungan operasional perusahaan Anda.
Tentang Perseroan Terbatas
Pasal 66 ayat (1) mewajibkan Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Kewajiban ini ditegaskan langsung oleh Direktur Badan Usaha Ditjen AHU sebagai landasan utama pelaporan laporan tahunan perseroan.
Aturan RUPS Terbaru
Setelah berlakunya Permenkum 49/2025, penyelenggaraan RUPS Tahunan saja tidak lagi cukup — RUPS kini harus diposisikan sebagai satu rangkaian proses, mulai dari penyusunan laporan, penelaahan oleh Dewan Komisaris, persetujuan RUPS, pembuatan akta notaris, hingga pelaporan ke SABH.
Kewajiban Pelaporan Tegas
Setelah akta notaris ditandatangani, Direksi melalui notaris wajib menyampaikan persetujuan atas laporan tahunan kepada Menteri paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani — secara elektronik melalui SABH.
Diterapkan Resmi oleh Ditjen AHU
Pada 25 Mei 2026, Ditjen AHU secara resmi mengonfirmasi bahwa sistem penyampaian Laporan Tahunan Perseroan melalui AHU mulai diterapkan paling lambat 1 Juni 2026, dan kewajiban ini kini bersifat administratif yang harus dilaporkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum.
Apa artinya untuk perusahaan Anda?
Pelaksanaan RUPS Tahunan saja tidak otomatis dianggap memenuhi kewajiban hukum apabila hasil RUPS tersebut belum dilaporkan melalui sistem AHU. Banyak perusahaan yang selama ini hanya rapat internal, tanpa tahu bahwa ada kewajiban pelaporan lanjutan ke pemerintah.
Sanksi Jika Tidak Patuh:
Pada tahap awal, perseroan yang belum menyampaikan laporan tahunan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika tetap tidak patuh setelah peringatan, Menteri Hukum dapat menjatuhkan sanksi lanjutan berupa pemblokiran akses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) — yang berarti perusahaan tidak bisa lagi melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan, hingga tindakan korporasi lainnya.
Untuk membuka kembali akses layanan AHU, perusahaan kemungkinan dikenakan biaya administrasi sekitar Rp1 juta untuk PT tidak wajib audit dan Rp2 juta untuk PT wajib audit.
Apa Saja yang Bisa Kami Proses?
Legalizin menangani semua jenis pelaporan hasil RUPS ke sistem AHU Kemenkumham, termasuk:
- Perubahan Susunan Direksi & Komisaris
- Perubahan Pemegang Saham & Komposisi Saham
- Perubahan Anggaran Dasar (nama, alamat, modal, kegiatan usaha)
- Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus
- Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan Perseroan
- Pelaporan RUPS Tahunan (RUPS-T) & RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)
Perlu Diketahui
Tentang pelaporan RUPS
Batas waktu 30 hari sejak akta notaris ditandatangani. Lewat dari itu, berpotensi kena sanksi administratif.
Ada dua jenis pelaporan: persetujuan (untuk perubahan AD tertentu) dan pemberitahuan (untuk perubahan pengurus).
Setelah SK terbit dari Kemenkumham, perubahan resmi sah secara hukum dan dapat digunakan untuk semua keperluan.
4 Langkah Mudah Pelaporan RUPS ke AHU
Proses yang simple, transparan, dan dikerjakan oleh tim profesional Legalizin.
Konsultasi & Cek Dokumen
Ceritakan hasil keputusan RUPS Anda. Tim kami cek kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum proses dimulai.
Drafting & Notarisasi
Akta perubahan disusun oleh tim ahli dan ditandatangani di hadapan Notaris rekanan Legalizin.
Input & Submit ke Sistem AHU
Kami input seluruh perubahan ke portal AHU Kemenkumham secara akurat dan sesuai regulasi terbaru.
SK Kemenkumham Terbit
Surat Keputusan Persetujuan atau Penerimaan Pemberitahuan terbit — perubahan resmi sah secara hukum.
Kenapa Percayakan Pelaporan RUPS Anda ke Legalizin?
Kami bukan sekadar jasa titip — kami adalah mitra legal Anda.
Dikerjakan Tim Internal Ahli
Tidak ada perantara. Seluruh proses ditangani langsung oleh konsultan dan tim legal Legalizin yang berpengalaman.
Notaris Rekanan Terpercaya
Kami bekerja sama dengan jaringan Notaris berpengalaman yang memahami regulasi RUPS dan sistem AHU terkini.
Proses Transparan & Tertracking
Pantau status pelaporan Anda secara real-time. Tidak perlu telepon berkali-kali — semua terpantau jelas.
Konsultasi Gratis, Tanpa Batas
Bingung soal isi akta atau keputusan RUPS? Tanya tim kami dulu — gratis, tanpa komitmen.
Dokumen yang Perlu Anda Siapkan
Serahkan ke kami, kami yang urus sisanya.
Belum lengkap semua?
Konsultasikan dulu dengan tim kami — kami bantu identifikasi dokumen yang kurang.
Pertanyaan Umum Seputar Pelaporan RUPS ke AHU
Apa itu RUPS dan kapan wajib dilaporkan ke AHU?
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di PT. Setiap keputusan yang mengubah data perseroan — seperti pergantian direksi atau perubahan anggaran dasar — wajib dilaporkan ke AHU maksimal 30 hari setelah akta perubahan ditandatangani Notaris.
Apa bedanya pelaporan persetujuan dan pemberitahuan ke AHU?
Perubahan anggaran dasar tertentu (seperti modal atau nama perusahaan) memerlukan persetujuan Kemenkumham. Sementara perubahan lain seperti susunan direksi cukup dengan pemberitahuan. Tim kami yang menentukan kategori yang tepat untuk perubahan Anda.
Berapa lama proses pelaporan RUPS ke AHU?
Umumnya 3–7 hari kerja setelah dokumen lengkap dan akta ditandatangani, tergantung jenis perubahan dan antrean sistem AHU.
Apakah bisa dilakukan jika RUPS sudah lama tapi belum dilaporkan?
Bisa. Namun ada potensi denda keterlambatan. Konsultasikan situasi Anda dengan tim Legalizin agar kami bantu cari solusi terbaik.
Apakah Legalizin juga membantu pembuatan risalah RUPS?
Ya. Jika Anda belum memiliki notulen atau risalah RUPS yang valid, tim kami bisa membantu menyusunnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Catatan Penting
- Batas Waktu Ketat: Pelaporan wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah akta notaris ditandatangani.
- Dua Jenis Pelaporan: Persetujuan untuk perubahan AD signifikan, pemberitahuan untuk perubahan pengurus.
- Berlaku per 1 Juni 2026: Ditjen AHU memulai penerapan sistem pelaporan RUPS secara elektronik wajib.
- Risiko Pemblokiran SABH: Tidak patuh berarti tidak bisa lakukan perubahan apapun di sistem AHU.
Jangan Biarkan Perusahaan Anda Berjalan dengan Data yang Sudah Usang
Perubahan pengurus atau anggaran dasar yang belum tercatat di AHU adalah bom waktu. Satu klik sudah cukup untuk mulai beres.
295+ Klien Puas
Memberikan ulasan bintang 5
"Pelayanan sangat cepat dan profesional. Mengurus pendirian PT jadi sangat mudah tanpa perlu ribet urus berkas sana-sini. Terima kasih Legalizin!"
"Solusi legalitas terbaik yang pernah saya temukan. Timnya ramah dan sangat membantu menjelaskan detail pembuatan CV dari nol sampai beres."
"Recommended banget buat yang mau bikin perusahaan tapi bingung mulai dari mana. Dijelasin detail dan transparan soal biayanya."
"Proses kilat sesuai janji! 7 hari kerja dokumen sudah lengkap semua. NIB dan Izin Usaha langsung aktif bisa dipakai jualan."
"Sangat terbantu dengan layanan Virtual Office-nya. Lokasi strategis dan fasilitas lengkap, bikin bisnis saya kelihatan lebih bonafide."
"Urus izin ekspor impor jadi gampang. Konsultannya paham banget regulasi terbaru, jadi kita nggak was-was soal legalitas."
"Awalnya ragu karena online, tapi ternyata sangat amanah. Update progress selalu dikabari, dokumen fisik pun dikirim dengan rapi."
"Harga sangat bersaing dibanding biro jasa lain, tapi kualitas pelayanannya premium. Nggak nyesel pilih Legalizin."
"Tim support fast response banget. Ada kendala dikit langsung dibantuin sampai clear. Mantap serviceny!"
"Legalitas beres, bisnis jadi tenang. Terima kasih sudah membantu pendaftaran merek dagang kami juga."
"Platformnya user friendly, tracking status dokumennya realtime. Era baru biro jasa 4.0 nih!"
"Terima beres pokoknya. Tanda tangan digital, upload berkas online, tau-tau izin udah terbit. Hemat waktu banget."
"Konsultasi gratisnya daging semua isinya. Nggak pelit ilmu, bener-bener diarahkan solusi yang paling hemat dan efisien."
"Partner terbaik untuk UMKM yang mau naik kelas. Legalizin bikin urusan legalitas jadi nggak menakutkan lagi."
"Sangat puas dengan hasilnya. Dokumen lengkap, rapi, dan legalitas terjamin sah 100%. Sukses terus Legalizin!"
Percayakan RUPS Anda kepada Kami!
Ratusan perusahaan telah mempercayakan urusan legalitas mereka kepada Legalizin.
Artikel Terkait
Temukan wawasan dan panduan terbaru seputar layanan ini untuk membantu bisnis Anda.
Apa Itu Inaproc Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Di era transformasi digital saat ini, transparansi dan efisiensi menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu terobosan besar yang dilakukan P...
PT Umum atau CV? Simak Perbedaan & Risikonya di Sini
Memilih antara mendirikan PT Umum atau CV adalah keputusan strategis yang akan menentukan arah perlindungan hukum serta skema pajak bisnis Anda di masa depan. A...
Apa Itu PT Umum Terbuka? Penjelasan Lengkap Disini
Pernahkah Anda melihat imbuhan “Tbk” di belakang nama perusahaan besar seperti BCA atau Telkom dan penasaran apa maknanya bagi struktur bisnis merek...
Masih Bingung Mulai Dari Mana?
Jangan biarkan kerumitan birokrasi menghambat mimpi bisnis Anda. Tim ahli kami siap membantu membereskan semua kebutuhan legalitas Anda.
Dijamin Beres
Sah & Terdaftar
Izin Resmi
100% Legal Terjamin