KBLI Usaha Bumbu Masak (10779): Syarat Izin NIB, SPP-IRT, dan Standar BPOM

Industri kuliner dan bumbu kemasan siap pakai di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh tingginya permintaan terhadap produk bumbu basah, pasta cabai kemasan, bumbu instan rendang/rawon, hingga bubuk rempah tabur. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memulai bisnis racikan bumbu dari dapur rumahan sebelum berekspansi ke jaringan supermarket atau ekspor. Kendati demikian, sektor pengolahan bumbu masakan memiliki regulasi ketat terkait keamanan pangan. Kekeliruan dalam menetapkan klasifikasi perizinan berusaha serta batas izin edar dapat berujung pada penolakan distribusi hingga penarikan produk oleh otoritas berwenang.

Dalam sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, kegiatan produksi bumbu masak dan penyedap dipayungi oleh kode KBLI 10779 (Industri Bumbu Masakan Lainnya). Memahami cakupan produk, tingkat risiko perizinan, batas kewenangan izin edar antara Dinas Kesehatan (SPP-IRT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kewajiban sertifikasi halal menjadi fondasi kepatuhan hukum bagi setiap produsen bumbu.

Cakupan dan Ruang Lingkup KBLI 10779 Berdasarkan KBLI 2025

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kelompok KBLI 10779 mencakup kegiatan pembuatan bumbu masakan, baik dalam keadaan sudah diramu maupun belum, baik berbentuk bubuk, pasta, maupun sediaan lainnya. Rincian komoditas yang masuk ke dalam kelompok ini meliputi:

• Bumbu Basah dan Pasta Masakan: Racikan bumbu gulai, kari, rendang, opor, bumbu soto siap olah, pasta cabai/sambal teruji, serta petis dan cuka makan.
• Rempah dan Bumbu Bubuk: Bubuk merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabai, ketumbar bubuk, bubuk kayu manis, dan bumbu tabur aneka rasa.
• Penyedap Rasa dan Pengganti Garam: Monosodium glutamat (MSG), serbuk vanili, kaldu jamur/ayam bubuk, serta formulasi pengganti garam dapur pada produk pangan.
• Saus dan Bumbu Pendamping: Mayones, mustard olahan/bubuk, saus tomat, saus cabai, saus tiram, saus salad (dressing), dan aneka saus marinasi.

Penting dicatat bahwa KBLI 10779 memiliki batasan tegas dengan komoditas sejenis. Pembuatan kecap kedelai masuk dalam KBLI 10771, kecap ikan masuk dalam KBLI 10215, pengolahan garam konsumsi beryodium masuk KBLI 10772, dan pembuatan terasi udang masuk ke KBLI 10295. Pelaku usaha dapat memastikan kode secara presisi melalui layanan cek KBLI Legalizin.

Parameter Risiko OSS RBA dan Persyaratan Dasar Legalitas

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan untuk KBLI 10779 ditetapkan berdasarkan skala usaha:

Bagi pelaku UMK, NIB berfungsi tunggal sebagai identitas berusaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), angka pengenal impor (jika diperlukan), dan bukti kepatuhan jaminan perizinan dasar. Pelaku usaha dapat mendirikan entitas badan hukum berupa PT Perorangan, PT Persekutuan Modal, maupun CV sebelum mengajukan NIB di OSS RBA guna mempermudah kontrak rantai pasok dengan pihak ritel modern.

Dilema Izin Edar: Kapan Cukup SPP-IRT dan Kapan Wajib BPOM MD?

Kerap terjadi kerancuan di kalangan produsen bumbu mengenai instrumen izin edar yang wajib dimiliki. Tidak semua bumbu masakan boleh beredar hanya dengan izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Dinas Kesehatan setempat.